Mengapa daerah tdk diberi kewenangn dlm pelaksanaan bidang politik luar negeri, pertahnan, keamanan,peradilan, moneter,fiskal nasional,agama?

up vote 0 down vote favorite

pendidikan-dasar-dan-menengah

asked Oct 2 '14 at 14:31

Unnamed User
1 0 0 0

Can you answer these questions?

	Cara Membuka Mata Batin?
	Mengapa Polisi selalu muncul ketika terjadi kerusuhan,tawuran antar pelajar/kampung atau peristiwa2 lain?
	Yang jago mtk peluang?

Your Answer

Related Content

	Otonomi Daerah dalam Era Reformasi \| hasayangan mara ... Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah di daerah berwenang untuk ... pusat, dengan prinsip negara kesatuan artinya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. ... . dalam bidang politik luar negeri, pertahanankeamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
	PP No.25 Thn 2000 - Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan... KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM ... (1), Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. ... . Penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan ...
	MAKALAH KLP 6 OTONOMI DAERAH \| Nur Alfi - Academia.edu Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan ... Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politikluar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. ... Kewenangan yang tumpang tindih Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai ...

Related Questions

	Apa yang dimaksud dengan fitur bahasa Indonesia?
	Apa pengertian dari yakjuj dan makjuj?
	Jelaskan pengertian konvensi?

Related Content

	Belajar PKN Bersama \| Facebook mengapa daerah tidak di beri kewenangan dalam pelaksanaan keamanan pendidikan ,monoter,fisikal,agama ... “orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa tiga ribu tahun, berarti dia hidup tanpa memanfaatkan akalnya” -goethe- #rii ... Itukah cara mereka untuk membangun negeri tercinta ini ..?? Miris banget ...
	Penjelasan UU Pemerintahan Daerah Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. ... di bidang politik luar negeri, pertahanankeamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya ... Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari ...
	UU Pemerintahan Daerah Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau ... Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang ... dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, ... Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di ...
	otonomi daerah - SlideShare 12 Des 2012 ... Jadi pengertian Otonomi Daerahadalah“Pemberian kewenangan pemerintah ... Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang ... dan keamanan, moneter/fiscal, politik luarnegeri dan dalam negeri serta ... hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang ...
	PENJELASAN Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam ... unit kerja atau fungsionaris pemerintah yang diberi pelimpahan wewenang pemerintah. ... yaitu kewenangan perencanaan nasional dan Pengendalian pembangunan ... di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan ...
	Euforia: Februari 2011 Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan ... kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. ... Dalam rangka pelaksanaan otonomi, daerah berwenang menetapkan ...
	Sejarah Undang-undang Pemerintahan Daerah - Fakultas Hukum ... Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas ... Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang ... . Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari ... . dalambidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, ...
	theceli: KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ... Dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 ... di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal – hal tersebut diatas. ... dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.