Mengapa politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional tidak diserahkan kepada pemerintah daerah?

up vote 0 down vote favorite

politik-&-pemerintahan

asked Nov 2 '14 at 03:30

Unnamed User
1 0 0 0

Can you answer these questions?

	Bagaimana cara melihat email yahoo teman di facebook?
	APA pendapat kalian tentang ini?
	Tolong nasihatnya TANDA TANGAN?

Your Answer

Related Content

	KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI ... A. Pembagian Urusan Pemerintahan Dengan adanya otonomi daerah akan terjadi pembagian kewenangan antara ... Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan fiskal nasional f. ... Pada prinsipnya , pembinaan wilayah diserahkan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang potensial ...
	kewenangan pemerintah daerah dan mekanisme ... - Semipedia Politik luar negeri;; Pertahanan;; Keamanan;; Yustisi;; Moneter dan fiskalnasional; ... Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan ...
	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Bappenas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. ... Pasal 3. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Related Questions

	Tugas kinematika teknik?
	Aw snap google chrome?
	Kenapa ya ada orang bela2in beli iPhone 6 yang bedanya cuma layar gede dibanding iPhone lainnya? Padahal HP Android banyak yang lebih bagus?

Related Content

	Hubungan Struktural, Fungsional Pemerintah Pusat dengan ... Asas pembantuan: penugasan pemerintah pusat ke daerah untuk tujuan tertentu ... Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustitusi Fiscal dan moneternasional ... yaitu: Politik Luar Negeri, Pertahanan, kemanan, Yustisi, Moneter danFiskal, ... . perundang-undangan diserahkan kepada desa Uraian Tugas dan Fungsi 1.
	otonomi daerah - BAHAN AJAR PPKN SMP dan MTS Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah ... .. rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. ... bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, ... . luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, ...
	Profil KKD - KKDK - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Survey Inventarisasi Sistem Pengelolaan Keuangan di Daerah · Home · Sekilas DJPK ... . Berdasarkan undang-undang tersebut, semua kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali kewenangan politik luarnegeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
	Hubungan Kewenangan Pusat Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa ... Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga ... lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. ... luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama).
	otonomi daerah - SlideShare 12 Des 2012 ... Di erareformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang ... yaitu agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan, moneter/fiscal, politik luarnegeri dan ... . pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah ... . b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
	PENJELASAN - Kementerian Keuangan Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah ... Semua urusan pemerinlahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintahdaerah harus didanai dari ... . politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal ... .. perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;. b .
	Sejarah Undang-undang Pemerintahan Daerah - Fakultas Hukum ... Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah ... . untuk malaksanakan Pasal 18 UUD dengan berpedoman kepada Manifesto Politik ... . urusan yang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain. ... . politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskalnasional dan ...